Penyusunan Instrumen Monev ProKUS

Penyusunan Instrumen Monev ProKUS

Bogor – Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat melakukan kegiatan Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) tahun 2020. ProKUS merupakan upaya pemberdayaan sosial Kementerian Sosial dengan mengkombinasikan kegiatan bisnis dan sosial (B+S).

Ada lima wilayah yang menjadi lokasi sasaran ProKUS pada tahun 2020. Kelima wilayah tersebut yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Bantul, serta Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penerima manfaat ProKUS ada sebanyak 1.000 keluarga yang berasal dari KPM PKH Graduasi.

ProKUS : Welfare to Work Programme

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan menyampaikan dan menjelaskan konsep Kewirausahaan Sosial dalam ProKUS. Mengutip salah satu tulisan Andrew J. Germak and Karun K. Singh pada bab  “Social Entrepreneurship: Changing the Way Social Workers Do Business” dalam buku  “Administration of Social Work”, Vol. 34, No.1, 2010, pp.79-81. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa :

Social entrepreneurship is broadly defined as the programmatic and fiscal innovation associated with realizing social change. Social entrepreneur is an individual, group, network, organization, or alliance of organizations that seeks sustainable, large-scale change through pattern-breaking ideas in what or how governments, nonprofits, and businesses do to address significant social problems (Harding, 2004; Roberts & Woods, 2005; Light, 2006).

ProKUS merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi risiko sosial dan masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran, melalui pendekatan bisnis. Dalam rumus sederhananya B for S atau pendekatan Bisnis untuk kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan ProKUS meliputi ‘triple power’ (tiga daya) yaitu: pemberian Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSIMU), Pendampingan Sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan pendampingan usaha melalui Mentoring Bisnis dan usaha.

Baca juga : Prokus dan kunjungan mensos dan menkopukm ke penerima manfaat

Monitoring dan Evaluasi : Pengendalian Program

Narasumber lainnya adalah Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat. Kedua narasumber mengapresiasi adanya penyusunan instrumen yang dapat menjadi media bagi unit untuk melakukan analisis ketercapaian kegiatan oleh para pelaksana sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mendefinisi operasional monitoring dan evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.”

Baca juga : Prokus dan penguatan program kewirausahaan sosial tahun 2020

Para narasumber juga mengingatkan kembali kepada para peserta, agar memperhatikan risiko – risiko yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan ProKUS. Risiko tersebut dapat berupa administrasi, proses pelaksanaan ataupun penyusunan pertanggungjawabannya.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi Program Kewirausahaan Sosial dilaksanakan selama tiga hari di Hotel The Mirah Bogor. Peserta yang mengikuti penyusunan instrumen ini berjumlah 30 orang. Peserta berasal dari PIB Oorange Unpad Bandung, PIB Polines Semarang, Bina Swadaya, ZVN Agape, akademisi dan  praktisi, serta dari Pusdatin Kesos, Pusdiklat Kesos, Inspektorat, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.(42)

Apakah ada komentar

%d blogger menyukai ini: